EKONOMI NEOLIBERALISME

Bab 1

Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Banyak sekali permasalahan-permasalahan di Indonesia. Dimulai dari adanya KKN yang sedang marak akhir-akhir ini, adanya Demokrasi Kapitalisme, harga bahan pokok yang semakin mahal dan  salah satu dari permasalah tersebut adalah permasalahan pada perekonomian Indonesia. Perekonomian sangat penting bagi kemajuan sebuah Negara. Karena dengan adanya perekonomian Negara yang mempu berjalan dengan baik mampu memberi kesejahteraan rakyatnya dan fasilitas-fasilitas pada bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa terpenuhi dan memajukan Negara tersebut.

Dan apabila perekonomian sebuah Negara terganggu. Bagaimana dampak dari Negara tersebut ? Dampanya akan sangat berpengaruh pada stabilitas Negara atau hanya akan berdampak berupa gangguan kecil pada Negara dan bersifat sementara, karena kita tahu sebuah Negara tentu memiliki perekonomian yang besar dan hanya tergoyang apabila diganggu oleh permasalahan yang sangat besar. Maka apa yang terjadi apabila perekonomian sebuah Negara terganggu oleh perekonomian dari luar Negara yang memiliki sistem perekonomian yang berbeda. Seperti Sistem Perekonomian Indonesia yang memiliki sistem tersendiri terpaksa mengikuti Perekonomian Neoliberalisme yang berasal dari Negara Imperalis.

B.     Rumusan Masalah 

1.      Apa itu Ekonomi Neoliberalisme ?

2.      Bagaimana dampak dari adanya Ekonomi Neoliberalisme bagi Indonesia ?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui dampa negatif dari adanya Ekonomi Neoliberal

2.      Menambah wawasan akan permasalahan-permasalan Negara yang salah-satunya adalah masalah pada perekonomian

3.      Untuk menemukan solusi dari permasalahn Indonesia

BAB 2

Pembahasan

BBM naik, listrik naik, seluruh kebutuhan hidup berupa material maupun pokok dan jasa terus naik, upah murah tetap dipertahankan, phk terus terjadi, sistem buruh kontrak semakin banyak dipergunakan dan jadi pilihan para pengusaha, hak-hak bersuara dan berserikat semakin dipersempit ( Ditegakkannya UU tentang Unjuk Rasa, kriminalisasi aktivis buruh), represif menjadi solusi yang dipergunakan pemerintah dan pengusaha (melalui UU, aparat keamanan, preman, pengadilan dan penjara), aktivitas serikat buruh semakin dibatasi, aktivis buruh dan demokrasi mulai ditangkap dan dipenjarakan kembali.

Yang lain, perusahaan-perusahaan negara (BUMN) diswastakan, saham-saham pemerintah di perusahaan-perusahaan swasta dijual, investor asing diundang dan dipebolehkan untuk menguasai termasuk sektor yang dibutuhkan rakyat banyak, tidak ada lagi perbedaan antara pengusaha dalam negeri dan luar negeri, pajak impor terhadap hasil-hasil pertanian terus diturunkan, pajak-pajak dinaikkan harganya oleh pemerintah.

Apakah ini yang disebut dengan Ekonomi Neoliberalisme ?

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Kebijakan ekonomi neoliberal merupakan sebuah solusi yang dipelopori oleh negara-negara imperialis. yang tergabung dalam kelompok G7 pada tahun 1976. Dimana pada tahun 1976 dalam pertemuan tahunan mereka dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mereorganisasi ekonomi dunia khususnya negara-negara dunia III melalui pembukaan pasar dunia yang ditujukan untuk terutama untuk :

1.       Pembukaan investasi asing yang lebih besar untuk negeri-negeri imperialis dunia I .

2.       Kemudahan masuknya barang-barang impor dari negeri-negeri imperialis dunia I.

3.       Swastanisasi (privatisasi BUMN) dan

4.       Pemotongan anggaran negara yang “tidak produktif” yaitu penghapusan berbagai macam subsidi negara kepada rakyat.

Solusi neoliberal ini merupakan respon yang diambil oleh negara-negara imperialis menghadapi perkembangan kapitalisme paska perang dunia II. Pertumbuhan ekonomi negara-negara imperialis paska perang dunai II relatif tinggi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya over produksi (kelebihan prosuksi) dan kapital/modal. Ini merupakan ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Kondisi ini menyebabkan menurunnya tingkat keuntungan negara-negara kapitalis maju sepanjang tahun 1970-an yang menuju kemandekan ekonomi sejak tahun 1974-1975.

 Ekonomi Neoliberal secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.

Bagaimana kebijakan ekonomi neoliberal yang dipelopori oleh negra-negara imperialis kemudian dapat diterapkan secara global (GLOBALISASI EKONOMI NEOLIBERAL)? Kebijakan mengglobalkan ekonomi neoliberal oleh negeri-negeri imperialis dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Karena praktis lembaga-lembaga ekonomi dikuasai oleh mereka. Misalnya saja jumlah suara di IMF yang didasarkan pada setoran saham atas sumber keuanga IMF. Hubunganya dari MF dan Bank Dunia sebagai lembaga keuangan dunia yang memberikan pinjaman hutang kemudian menerapkan syarat bagi negara penerima hutang untuk melakukan sejumlah reformasi struktural dalam konsep ekonomi neoliberal Demikianlah sejak tahun tahun 1976 hingga saat ini lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi agen dari negara-negara imperialis untuk memaksa negara-negara dunia III untuk melaksanakan kebijakan ekonomi neoliberal. Setiap krisis yang terjadi di sebuah negeri dimana selalu pemerintahan di negeri-negeri kapitalis dunia III seperti Indonesia selalu mencari pertolongannya kepada IMF, Bank Dunia dan lembaga donor lainnya yaitu dengan cara: mendapatkan pinjaman hutang baru, penundaan pembayaran hutang. IMF, Bank Dunia dengan “senang hati” memberikan tambahan hutang yang disertai dengan syarat menjalankan seluruh rekomendasi dari “dokter gadungan ini” yaitu: jalankan kebijakan ekonomi neoliberal: cabut subsidi, jual perusahaan, naikkan pajak, hapus atau kurangi pajak impor, potong kesejahteraan buruh, kendalikan gerakan buruh.

Tetapi resep-resep ekonomi neoliberal telah terbukti gagal di sejumlah negara. Obat yang diberikan IMF (berupa hutang dan kebijakan ekonomi neoliberal) hanya “menyembuhkan” sesaat dan membuat penyakit (kondisi ekonomi) menjadi lebih buruk lagi di kemudian hari. Sejak tahun 1980-an sebenarnya resep-resep IMF telah terbukti gagal. Tetapi baik pemerintah negara-negara dunia III maupun IMF sendiri tetap mempertahankan kebijakan ekonomi neoliberal ini. Inilah yang kemudian yang kita saksikan apa yang terjadi di Argentina dan Amerika Latin lainnya saat ini dan sejumlah negara di Asia yang dilanda krisis ekonomi sejak paruh kedua tahun 1990-an.

Melihat kegagalan dari resep-resep ekonomi neoliberal, negara-negara imperialis kemudian memproduksi sebuah ideologi yang dikenal dengan istilah GLOBALISASI. Sebuah gambaran dimana situasi ekonomi dunia yang telah global, dimana tak ada satu pemerintah atau gerakan buruh yang mempu melawan tuntutan global bagi penerapan kapitalisme neo-liberal. Dimana dalam propagandanya adalah bagaimana pemerintah suatu negeri meerangsang berkembangnya modal dengan cara memotong berbagai macam biaya untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kebijakan ini, maka modal akan bergerak ke negeri-negeri yang menguntungkan bagi perkembangan modal. Oleh karena itu kemudian, pemerintah suatu negeri, untuk merangsang pertumbuhan modal harus melakukan: menerapkan upah yang rendah, mengendalikan gerakan buruh, pengurangan pajak-pajak bagi investor, dan menghindari seluruh faktor-faktro yang menyebabkan larinya modal ke negara lain. Inilah gambaran yang coba ditunjukkan oleh ideologi globalisasi. Bagi ideologi globalisasi, kebijakan ekonomi neoliebral merupakan sebuah tuntutan dari perkembangan situasi ekonomi yang digambarkan telah global: modal, produksi, ekspor-impor, investasi, perdagangan telah menjadi global.

Akibatnya Dalam produksi, arus modal dan perdangan negeri-negeri miskin seakan dihapus keberadaannya. Jadi kebijakan ekonomi noliberal merupakan kepentingan dari pada pemilik modal dan pemerintah negeri-negeri imperialis yang ditujukan untuk mempertahankan dan merampok dunia III lebih dalam lagi bagi para pemodal dan pemerintah dunia I. Sementara di negeri-negeri imperialispun kebijakan ekonomi neoliberal kini mulai dirasakan. Wajar kemudian, ketika saat ini demonstarasi-demonstrasi menentang kebijakan ekonomi neoliberal di dunia I dan solidaritas atas kemiskinan dan penindasan rakyat di dunia III terus terjadi dan semakin membesar. Dari mulai aksi di Seatlle, Praha, Quebec, Sidney, Genoa dan lain-lain terus terjadi. Begitu pula halnya dengan negeri-negeri dunia III yang telah maju perjuangannnya, yang sadar bahwa perjuangan saat ini tidak hanya hanya berhadapan dengan pemerintahan mereka semata melainkan melawan kekuatan imperialis dengan agen-agennya.

Dan dampaknya adalah

1.      Cicilan pokok Hutang Luar Negeri dan bunganya harus dibayar Indonesia, sekitar 40 % dari anggaran Negara dipakai untuk membayar cicilan pokok hutang dan bunga. Pemotongan subsidi pemerintah dalam bidang yang tidak produktif –Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Listrik, Minyak dan Gas— berakibat pada naiknya harga barang-barang produksi. Di sisi lain –untuk menambah pemasukan Negara—pemerintah menerapkan berbagai kenaikan pajak. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah menekan upah buruh sedemikian rupa.

2.      Kesejahteraan rakyat akan menurun. Biarpun pemerintah kini berkoar-koar soal penghematan, tapi kenyataan bahwa sebagian besar anggaran negara dipakai untuk bayar utang luar negeri yang dibuat oleh kapitalis Orde Baru tidak dapat ditutupi. Pemotongan subsidi bukan karena diperlukan penghematan, tapi membagi beban utang kepada rakyat yang tidak ikut menikmati utang tersebut.

3.      Penggunaan sistem buruh kontrak akan menjadi pilihan dari pengusaha. Sepanjang tahun 2001 tidak ada tindakan pemerintah yang mengadili para pengusaha yang seharusnya tidak boleh menggunakan buruh kontrak.

BAB 3

Penutup

Kesimpulan

Sistem Ekonomi Neoliberalis tidak cocok pada Indonesia, karena Sistem Ekonomi yang justru merugikan Indonesia karena adanya Investor asing yang menanaman modal di Indonesai secara bebas akibatnya membuat perekonomian Indonesia menjadi terganggu dan berdampak pada harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, rendahnya kesejahteraan rakyat dan membuat kamajuan Indonesia menjadi terhambat.

Karena adanya Ekonomi Neoliberalisme justru member keuntungan tersendiri pada pemilik modal besar. Yang terdasar bahwa Ekonomi Neoliberalisme berkaitan dengan Demokrasi Kapitalisme yang memiliki sifat ego dan individual yang mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tweet